Menurut pengamat maraknya penolakan BBM bukti tingginya kekhawatiran masyarakat

Pengamat Ekonomi dari Universitas Khairun Ternate, Dr Nahu Daud menilai maraknya aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM membuktikan tingginya kekhawatiran masyarakat atas dampak yang akan ditimbulkan.

 

"Masyarakat khawatir karena naiknya harga BBM bersubsidi itu akan menimbulkan dampak yang sangat luas, seperti melambungnya harga kebutuhan pokok, naiknya tarif angkutan dan berbagai bidang lainnya yang bersentuhan dengan kepentingan publik," katanya di Ternate, Selasa, menanggapi maraknya unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Menurut dia, banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga dampak yang akan ditimbulkan dari naiknya harga BBM akan membuat mereka semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Oleh karena itu, kata Nahu, tidaklah beralasan kalau ada pihak yang menganggap bahwa aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM tersebut memiliki tendensi politik, misalnya ingin menjatuhkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengatakan, pemerintah memang telah menyiapkan berbagai program untuk mengantisipasi dampak dari naiknya harga BBM tersebut, tapi masyarakat menilai program itu tidak akan banyak menolong mereka.

Program pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) kepada warga miskin sebesar Rp150 ribu per bulan per rumah tangga, itu tidak akan banyak menolong karena hanya selama sembilan bulan, katanya.

Selain itu, kata Nahu, tidak ada jaminan bahwa semua warga miskin di Indonesia akan mendapat jatah bantuan BLMS tersebut dan hal itu sudah terbukti pada penyaluran beras miskin yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin selama ini.

Ia mengatakan, program penghapusan pajak kendaraan bermotor dan uji kendaraan bermotor kepada para pengusaha angkutan umum sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM, juga bukan program yang tepat, karena akan membawa implikasi pada penerimaan PAD di pemda.

"Pajak kendaraan bermotor selama ini merupakan andalan bagi pemda untuk mencapai target PAD, jadi kalau pajak itu dihilangkan maka pemda akan kehilangan PAD dan itu akan berimplikasi pada tidak berjalannya program pembangunan di daerah bersangkutan," katanya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada pemerintah agar lebih bijak dalam menawarkan program sebagai antisipasi atas naiknya harga BBM tersebut, karena kalau tidak maka aksi penolakan akan terus meluas.